TAK DITANGGAPI PERMOHONAN INFORMASI, LP-KPK AKAN SENGKETAKAN KADES DUKUHSEMBUNG KE KIP

By Heri LPKPK 21 Nov 2020, 13:30:39 WIB Suara daerah
TAK DITANGGAPI PERMOHONAN INFORMASI, LP-KPK AKAN SENGKETAKAN KADES DUKUHSEMBUNG KE KIP

Keterangan Gambar : Kades dan Sekdes Desa Dukuh Sembung saat ditemui LP-KPK di kantornya. (Dok. Suaralpkpk.com.).


Tegal, Suaralpkpk.com- Tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik dan surat keberatan sebagai tindaklanjut dari tidak ditanggapinya permohonan informasi. Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Tegal dalam waktu dekat akan  menggugat Kepala Desa  Dukuh Sembung Kecamatan Pangkah ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

 Ketua LP-KPK Komcab Tegal, Nawang Elin menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID Desa Dukuh Sembung tidak memahami aturan Keterbukaan Informasi Publik sehingga surat permohonan yang diajukan Lembaganya tidak ditanggapi. 

Menurut Nawang Elin, bisa atau tidaknya informasi tersebut diberikan, semestinya PPID maupun Atasan PPID selaku Badan Publik harus memberikan balasan atas permohonan informasi yang diminta serta menjelaskan alasannya  bukan malah mengabaikan.

Baca Lainnya :

"Kami deadline hingga tujuh hari kedepan, jika Atasan PPID Desa Dukuh Sembung tetap tidak menanggapi permohonan informasi yang kami minta, maka kami akan sengketakan Atasan PPID Desa Dukuh Sembung ke Komisi Informasi,"tegas Ketua LP-KPK Komcab Tegal kepada Suaralpkpk.com saat ditemui di kantornya Sabtu, (21/11/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, PPID maupun Atasan PPID Desa Dukuh Sembung sebagai Badan Publik harus bisa memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Sehingga mengetahui hak pemohon informasi dan kewajiban yang harus diberikan oleh Badan Publik kepada pemohon informasi.

"Kades tidak berhak menghalang-halangi siapapun yang ingin mengetahui RAB dan SPJ serta APBDes, karena itu hak publik bukan rahasia negara,"ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintah Desa salah satunya keterbukaan, dan dalam Pasal 26 Ayat 4 huruf E, terdapat kewajiban Kades dalam menjalankan tugasnya akuntabel, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolosi, korupsi dan nepotisme. Dalam Pasal yang sama pada huruf P, juga disebutkan Kades berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat Desa dan Pasal 27 D diatur dalam menjalankan kewenangan, tugas dan kewajiban, Kades wajib memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat.

"Sedangkan dalam Pasal 68 Ayat 1 huruf A, dinyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa,"tandasnya.


Reporter : Rina

Editor : Redaktur





Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar