Miris,Gara Gara Pinjam Uang Ke BPR Akhirnya Tanah Di Srobot Orang Dan Akan Di Eksekusi
www suara lpkpk com, cerdas faktual terpercaya

By SuaraLPKPK.com 03 Jul 2022, 06:17:08 WIB Nasional
Miris,Gara Gara Pinjam Uang Ke BPR Akhirnya Tanah Di Srobot Orang Dan Akan Di Eksekusi

Keterangan Gambar : Foto Putu Budhi Widyana Saat Kordinasi Dengan Team Komnas LP- KPK Terkait Masalah Rumah Dan Rumahnya Yang Telah Di Srobot Orang lain Dan Akan Di Eksekusi,Alamt Sebagian Kecamatan Karangasem Provinsi Bali


Denpasar – Bali. Suara lpkpk.com. Dilansir awak media (02-07-2022)Tim Investigasi LP-KPK Komnas telah melakukan pembelaan non letigasi terhadap  salah satu warga Denpasar bernama I Putu Budhi Widyana, seorang wiraswasta yang beralamat di  Jl. P. Mertasari V Prm. Sunset Garden Kav C5 Dps. Br/Link. Margaya, RT 000 RW 000, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat - Kota Denpasar Bali selaku korban ketidak adilan Perbankan.


Diwawancara awak media I Putu Budhi Widyana menjelaskan kronologis kejadian awal yaitu yang bersangkutan melakukan pinjam dana sebesar Rp. 3.500.000.000 untuk renovasi tempat usaha di bank melalui PT. Bank Perkreditan rakyat Legian . Beralamat di Jln. Gajah Mada No, 125 – 127 Denpasar. Berdasarkan surat Perjanjian Kredit dengan No : 011/KCII/D/IV/2016, dan jangka waktu peminjaman  kredit berlaku untuk 120 (seratus dua puluh) pulan dan berlaku sejak tanggal 11 April 2016 sampai 11 April 2026. Dan untuk pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Peminjam (I Putu Budhi Widyana) sepakat untuk memberikan agunan kepada BANK berupa : 

Baca Lainnya :

Dua bidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dengan 2 buah sertifikat yaitu : 

- Sertifikat Hak Milik No. 3024/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dengan luas lahan 1080 M2

- Sertifikat Hak Milik No. 08155/desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas lahan 520 M2.


Proses pembayaran cicilan kredit berjalan normal seperti biasa dan pada tanggal 21 Juni 2019 Dewan Komisioner OJK mencabut izin PT. BPR Legian. Dan akibat dari pencabutan izin tersebut menyebabkan ini menyebabkan TIM LIGUIDASI PT. BPR Legian mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Peminjam an. I Putu Budhi Widyana segera melakukan pelunasan sisa kredit yang ada pada tanggal 25 September 2019 dan pada tanggal 5 Nopember 2019 kembali peminjam mendapat Surat Peringatan Kedua. Kemudian tanpa ada Surat Peringatan Ketiga. Sementara itu, pada tahun 2020 proses angsuran kredit masih tetap dibayar seperti biasa. 


Pada tahun 2021 Sertifikat Hak Milik No. 08155/desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali dengan luas lahan 520 M2 dilelang oleh Tim LIGUIDASI PT. BPR Legian melakukan pelelangan terhadap tanah tersebut di atas harga pasar. Dan sepengetahuan  Bpk. I Putu budhi Widyana, harusnya penyitaan atau pelelangan di lakukan jika ;

1. Yang bersangkutan lalai dalam melakukan kewajibannya 

2. Harus ada surat peringatan ketiga

3. Pelelangan terjadi jika sudah melewati waktu batas peminjaman yaitu 11 April 2026


Selain itu sesuai fakta yang diperoleh oleh Tim Investigasi LP-KPK Komnas, ternyata secara diam-diam pada tanggal 14 April 2022 yang tersebut sudah berpindah hak milik dari I Putu Budhi Widyana ke Benny Candra tanpa sepengetahuan pemilik sah tanah tersebut. Di lain sisi, tanah yang ada di Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 1080 M2 yang merupakan satu paket dengan tanah yang ada di Padangsambian Klod justru tidak dieksekusi. 


Fakta lain yang diperoleh Bpk, I Putu Budhi Widyana selaku korban mafia tanah adalah pihak beliau sudah mendatangi Kantor BPN/ATR Kota Denpasar untuk melakukan pemblokiran sertifikat tetapi nyatanya masih bias dibalik namakan atas nama Benny Candra sesuai dengan info yang diperoleh Tim LP KPK melalui proses investigasi di lahan yang bersangkutan tertanggal 14 April 2022.


Untuk itu, Bpk. I Putu Budhi Adyana memohon bantuan hukum kepada LP KPK untuk membantu memediasi dan mengusut secara tuntas masalah kasus mafia tanah ini. Menyikapi permohonan dari yang bersangkutan maka KOMNAS LPKPK melalui Surat Tugas Khusus No. 1237/STK/KN/LPKPK/VI/2022 memerintahkan kepada Saudara Nofiah, SH, Alberto da Costa Ximenes, H. Made darong Sumianto untuk melakukan tugas investigasi, mediasi dan mengusut secara tuntas persoalan yang di hadapi oleh Bpk. I Putu Budhi Widyana secara nonletigasi. Menyikapi surat tugas ini, beberapa hal yang dilakukan oleh Tim Investigasi LPKPK antara lain; mendatangi Kantor BPN/ATR Kota Denpasar, memasang papan nama/baner di kedua lokasi tanah yang dipakai sebagai agunan pinjaman Bank, melaporkan kepada lurah setempat dan beberapa langkah strategi lainnya.Ucapnya


Menurut penuturan Alberto da Costa ximenes, salah satu Tim Inverstigasi, sejak mendapat Surat kuasa dari Bpk. I Putu Budhi Widyana pada tanggal 28 Mi 2022, Tim yang terlebih bergerak cepat dan bertekad melakukan berbagai hal secara berkala dan sangat yakin bahwa pada akhirnya nanti Tim LPKPK dapat memediasi sehingga korban kembali mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan dengan tegas meminta dan menyeruhkan kepada Menteri BPN/ATR yng baru Bpk. Hadi Tjahjanto bertindak tegas untuk memberantas mafia-mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Dan LP-KPK Komnas Yang Ada Di Bali akan terus Mengawal sampai korban mendapatkan Keadilan dan tanahnya kembali. Pungkasnya

Repoerter: Team

Publizer: Suryo




Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar

Sekilas Info


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP
[Menyalin] kode AMP