- Singo Wulung dari Polres Bondowoso Akan Tampil di Malam Puncak Harmoni Nusantara Polda Jatim 2022
- Polres Probolinggo Kota Ungkap Kasus Curanmor, 8 Pelaku dan 4 Penadah Berhasil Diamankan
- Kabag OPS Polres Melawi Pimpin Apel Pagi,Persiapkan Diri Kegiatan Masyarakat Jadi Prioritas Pengaman
- Walikota Pontianak Dapat Pujian Dari Presiden Jokowidodo
- Kapolda Jatim Menerima Kunjungan Kehormatan Pangkoarmada II dan Danlantamal V Surabaya
- Tidak Kuat Saat Menjak,Mobil Bermuatan Gaplek Mengalami Kecelakaan
- Kapolda Jatim Dampingi Kunker Kakorlantas Polri, Berikan Sosialisasi Penghapusan Registrasi Ranmor
- Perangi Narkoba, Satnarkoba Polres Pasuruan Berhasil Tangkap 21 Tersangka Selama Bulan Juli 2022
- Polemik perubahan koperasi Kedalam Perseroan terbatas, Zainal ;pemerintah harus bertanggung jawab
- Persiapan Maksimal, Sambut Petik Laut Muncar 2022
LP-KPK Dan LBH LPKPK Resmi Terbentuk Di Sulawesi Utara

Lembaga Pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LP-KPK hadir di Sulawesi Utara.
LP-KPK ( Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) adalah lembaga yang ekslusive berskala Nasional dan berbadan Hukum yang di tata secara tegas melalui Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) LP-KPK.
LP-KPK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang digerakan secara swadaya, mandiri dan independen berdiri pada tanggal 9 Maret 2017 di bogor, Ungkap Ketua Komda LP-KPK Sulut Caroline Joel.
Baca Lainnya :
- Pemuda Amping Parak Timur Pesisir Selatan Ikut Kejuaraan Pencak Silat Tapak Suci0
- Kapolres Feri Harlambang Pimpin Sertijab Kasat Pol Air Dan Kasat Lantas0
- Penangkapan PSK Di waktu Senja,Sebelumnya Razia Di Bocorkan Anggota Pol PP Sendiri0
- Malam Puncak Penutupan PHBN Yang Ke-74,Camat Pakuniran Memberikan Apresiasi Ke 8 Istansi 0
- KADIS PUPR: Pembangunan Talud Diusahakan Dapat Dianggarkan Dalam APBK Perubahan0
Ia menambahkan berdasarkan Notaris pendirian nomor 17.33 Tanggal 21 Juni 2017 melalui Notaris Halimah Sa'dyah,.SH.M.Kn dan mendapat pengesahan SK dari kementrian Hukum dam HAM RI. Nomor: AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. tanggal 22 Juni 2017, jelas Caroline.
"Dan di Sulut itu sendiri LP-KPK berdiri baru beberapa bulan, yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2019," tambah dia.
Untuk resminya sebuah lembaga kami telah menyelesaikan administrasi untuk kelegalannya. "Kami juga sudah melakukan audiensi ke pihak Kesbangpol, Pengadilan, Kejati, Kapolda, Pangdam dan beberapa mitra kerja yang lainnya Sulut," Ucapnya.
Caroline mengharapkan agar LP-KPK yang merupakan bagian dari masyarakat, untuk bisa bersinergi dengan lembaga Hukum diSulut sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik dalam mengawasi kinerja pemerintahan agar lebih bersih.
"LP-KPK adalah wujud kehadiran masyarakat dalam memberi solusi terhadap masalah bangsa dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme," Ungkap Ketua Dewan pembina LP.KPK Sulut Drs. H,R Makagansa,M.Si.
Ia menambahkan
LP-KPK sudah terbagi ke 15 Kabupaten Kota yang ada di Sulut, kiranya dapat bersinerhi dan bisa mengawasi setiap kinerja pemerintah dan membantu aspirasi masyarakat.
Berikut Struktur Komda LP-KPK Sulut.
Ketua Dewan Pembina:
1.Drs.H,R Makagansa,M.Si
2. Mayjend A.A.B Maliogha
Ketua Umum : Caroline Joel
Wakil 1: Dervie Stenly Rau
Wakil 2: Enjelicha C Dalonto
Sekertaris: Edwar P. Kandowangko
Wakil Sek 1: Aditya B. Kansil
Wakil Sek 2: Ronaldo Juniars Baraming
Bendahara: Linda Polioto
Sumber berita:Humas lP-KPK
Facebook:redaksi suaralpkpk