Koordinator FW-LSM Kab. Melawi Dukung Pemerintah Daerah, Panggil PT. SIP Karena Bermasalah.
www suara lpkpn com,mengungkap fakta di balik data

By SuaraLPKPK.com 03 Mei 2021, 19:22:44 WIB Suara daerah
Koordinator FW-LSM Kab. Melawi Dukung Pemerintah Daerah, Panggil PT. SIP Karena Bermasalah.

Melawi, Kalbar, Wakil Bupati Melawi Drs Kluisen saat ditemui awak media di ruangan kerjanya menjelaskan tentang status keabsahan PKS PT. Samboja Inti Perkasa (SIP) yang sampai saat ini masih dalam tanda tanya. Senin (3/5/2021).


Sampai hari ini keberadaan PKS PT SIP statusnya masih dipertanyakan ucapnya.

Baca Lainnya :

PT. Semboja Inti Perkasa dengan ketentuan pemenuhan 20% bahan baku pabrik berasal dari kebun sendiri diberikan batas waktu Selama 3 tahun sejak lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP) diterbitkan yaitd SK Nomor: 525/04 Tahun 2018 Tanggal:9 Jull 2018, Pihak Perusahaan harus mengusahakan lahan tersebut Sampai batas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Sampai saat ini pihak perusahaan belum ada progress yang signifikan yang sudah dicapai oleh pihak perusahaan, disebabkan pencadangan lahan yang diberikan melalui SK Bupati Nomor: 600/472/TR-DPU tgl 3 Mel 2018 seluas 2.632 Ha tidak sesuai peruntukan, yaitu kawasan pemukiman dan kawasan resapan air PDAM Katb. Melawi, sehingga harus ada alternatit lahan yang lain dalam pemenuhan kewajban kepemilikan 20 % lahan seperti: melakukan pembelian kebun, melakukan MOU dengan perusahaan lain dan atau sewa

lahan untuk dijadikan kebun.


(Peraturan Menteri Pertanian RI/ Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, pasal 40 kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitlasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan

kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.


Perusahaan belum melakukan tata niaga TBS petani swadaya dengan benar. Yang mana petani harus berhimpun dalam bentuk kelembagaan petani KUD, Kelompok Tani. Gapoktan dan bukan badan usaha yang lain) yang selanjutnya bermitra dengan PKS melalui MOU yang disah kan oleh dinas teknis yang

membidangi perkebunan bahkan pernah mendapatkan tegoran dari instansi terkait dengan 525/180/DISPANBUN 2 tentang kelembagaan petani dan 525/343/DISPANBUN 20 Juli 2020 kepemilikan kebun ucapnya.


Wakil Bupati juga menyampaikan mungkin waktu dekat ini Bupati Melawi atas nama Pemerintah Daerah akan segera memanggil Pihak management PKS PT. SIP.


Herry Harjomo didampingi sekretaris Korwil Forum Wartawan dan LSM Kalbar devisi Melawi mengatakan;

Aturan Perundang Undangan itu merupakan Jalan Kebenaran untuk mewujudkan Kemaslahatan yang berkeadilan sosial bagi Seluruh Rakyat, dengan demikian menjadi suatu keharusan kepada para penerima mandat dan Pejabat, Negara selaku pelayan masyarakat semua Mesti patuh dan taat untuk dapat menjadi suri tauladan bagi rakyat supaya Kehidupan dapat dinikmati dengan rasa aman nyaman dan damai penuh dengan kebersamaan.


Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit PT SIP di Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat itu Nyata menyalahi Aturan.


Deregulasi Perizinan PKS hanya mengacu kepada Permentan No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permentan No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan demikian PKS hanya dapat didirikan di lingkungan Perkebunan, bukan di Perkotaan atau permukiman warga yang bersempadan dengan Perkantoran, Puskesmas Rawat Inap, Yayasan Pendidikan bahkan Rumah Ibadah


Dengan dikeluarkan nya Permentan No 29 Tahun 2016, yang menghapus Pasal 13, & 14 Permentan No 98 Tahun 2013, artinya, tidak ada lagi celah, alasan dan peluang untuk berdirinya PKS Tanpa Kebun.


Kemudian dari pada itu pada Permentan No 29 Tahun 2016 juga menghapus Pasal 49 Permentan No 98 Tahun 2013, yang memuat ketentuan sanksi pasal 13 & 14, yang memang turut dihapus.


Pendirian PKS merupakan Jenis Usaha Industri yang wajib memiliki Izin Lingkungan dengan kajian Amdal atau UKL – UPL karena dapat mengakibatkan Kerusakan lingkungan dan menjadikan wabah penyakit dengan derita berkepanjangan, oleh sebab itu dalam pendirian dan pengoperasian PKS mesti, menaati UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, serta Beraga.

<!-- Composite Start -->
<div id="M702431ScriptRootC1131787">
</div>
</script>
<!-- Composite End -->



Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar

Sekilas Info


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP
[Menyalin] kode AMP