Ketua LPKPK Komcab Tegal Akan Gugat Kasek SMP N 2 Talang Ke KIP

By Heri LPKPK 29 Okt 2020, 14:21:31 WIB Suara Daerah
Ketua LPKPK Komcab Tegal Akan Gugat Kasek SMP N 2 Talang Ke KIP

Keterangan Gambar : Ketua Komcab LPKPK Kabupaten Tegal, Nawang Elin dan jajaran eksekutif saat menyerahkan surat PIP


Tegal,Suaralpkpk.com- Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Komisi Cabang Kabupaten Tegal dalam waktu dekat akan melayangkan surat gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Tengah.

Alasan akan disengketakannya hal tersebut menurut Ketua LPKPK Komcab Kabupaten Tegal, Nawang Elin, karena sejak disampaikannya permohonan informasi publik pada 5 Oktober 2020 hingga diajukannya surat keberatan pada 16 Oktober 2020 tidak ada tanggapan dari PPID maupun Atasan PPID SMP Negeri 2 Talang.

Sehingga pihaknya akan menggugat PPID dan Kepala sekolah SMP N 2 Talang selaku Atasan PPID melalui sengketa ajudikasi non litigasi ke Komisi Informasi.  “Jika sampai 30 hari kerja surat keberatan kami tidak juga ditanggapi, kami akan gugat PPID dan Atasan PPID SMP N 2 Talang ke Komisi Informasi,”Tegas Ketua Komcab LPKPK Kabupaten Tegal saat dikonfirmasi Suaralpkpk.com diruang kerjanya Kamis, (29/10/2020).

Baca Lainnya :

Diyakini oleh Nawang Elin, menurutnya PPID maupun Atasan PPID SMP N 2 Talang sebagai tenaga pendidik tentunya memahami aturan. Tapi yang jadi pertanyaan, Mengapa dan Ada Apa mereka keberatan memberikan informasi.

“Sebagai tenaga pendidik semestinya Kepala sekolah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat jelas mengamanatkan kepada seluruh badan publik untuk wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP,”jelasnya.       

Lebih lanjut Nawang Elin mengatakan, tujuan permohonan informasi publik tersebut sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Rehabilitasi 6 Ruang Kelas di SMP N 2 Talang yang dibiayai APBD - Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 540 Juta.

“Jika dalam pengerjaan Rehabilitasi 6 Ruang Kelas tersebut sudah sesuai mekanisme semestinya Kepala sekolah tidak perlu takut memberikan informasi kepada lembaga kami yakni berupa salinan/fotocopy RAB dan Gambar Rehabilitasi 6 Ruang Kelas. Justru dengan tindakan Kepala sekolah yang tidak mau memberikan informasi tersebut menimbulkan asumsi negatif,”tandasnya.


Reporter    : Agus Sandi   

Editor        : Agus Sandi





Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar