DPC ABPEDNAS Bersama Ketua BPD Se Kabupaten Ponorogo Gelar Rakor Dan Konsultasi
www suara lpkpk com,cerdas faktual terpercaya

By SuaraLPKPK.com 05 Feb 2023, 17:35:58 WIB Suara daerah
DPC ABPEDNAS Bersama Ketua BPD Se Kabupaten Ponorogo Gelar Rakor Dan Konsultasi

Keterangan Gambar : DPC ABPEDNAS Bersama Ketua BPD Se Kabupaten Ponorogo Gelar Rakor Dan Konsultasi




Ponorogo,Suara lpkpk com,- Minggu ( 05 / 02 / 2023 ) dengan kompak, semangat, antusias Ketua BPD Se  Kabupaten Ponorogo menggelar rapat Koordinasi dan Konsulidasi di Gedung Aula Muhamadiyah Ponorogo

Dengan kehadiran Ketua BPD sejumlah 244 itu merupakan perwakilan dari seluruh anggota BPD se Kabupaten Ponorogo.

ABPEDNAS ini adalah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional merupakan rumah besar BPD yg sudah terorganisir mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan ( PAC ), Tingkat Kabupaten ( DPC ) , Tingkat Propinsi ( DPD ) , bahkan sampai Tingkat Pusat ( DPP )

Kegiatan ini di gelar dengan tujuan.mengupas tuntas dalam rangka menyongsong Kebijakan 27 % dana ADD khususnya bagi BPD.

Arif Subiantoro selaku Ketua DPC ABPEDNAS  Ponorogo menuturkan 
" Monggo dalam kesempatan ini kita shering secara terbuka  terkait penggunaan Anggara Dana yg di kucurkan ke Desa kita, mumpung kita menghadirkan ahli nya Nara Sumber Dimyati"

Nara sumber Dimyati menuturkan :
" Regulasi yang tertuang dalam Permendagri dan PP 11, hal itu dalam rangka menuju Ponorogo Hebat dan Desa Hebat Bermartabat, Hal itu bisa terwujut apabila kesejaheraan di tingkat desa tidak terjadi kepincangan dan ketidakadilan antara Kades, Perangkat , dan BPD. Dan antara BPD dan Kades serta Pemdes harus sinergi dan harmonis dalam menjalankan tugasnya untuk terciptanya kemajuan Desa "

Nara Sumber Dimyati mengatakan juga kalo ADD Kabupaten Ponorogo 170 milyar, sudah mengalami kenaikan, ketika terealisasi ADD 27 % , maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi BPD juga.

Ketua BPD Desa Jebeng, Kec. Slahung : Sandi Tukimun menyampaikan di forum rapat 
" Kita ini BPD selaku DPR nya di tingkat Desa, yg tupoksi nya sebagai Mitra, Pengawas, Wakil Rakyat, jangan mau hanya di anggap sebagai Badan Pelengkap Desa saja, SK kita sama dg SK nya Kades dari Bupati juga, beban kita berat, tapi terkait dengan Hak dan Kebijakn pelaksanaanya masih terjadi kepincangan dan ketidak adilan"
Reporter : 
Sandi
Publizher: Suryo




Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar

Sekilas Info


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP
[Menyalin] kode AMP