Di Duga Mark Up Dana Anggaran JPS 450 Juta Bansos Covid 19
Suara lpkpk com mengungkap fakta di balik data

By SuaraLPKPK.com 20 Nov 2020, 12:53:27 WIB Suara Jatim
Di Duga Mark Up Dana Anggaran JPS 450 Juta Bansos Covid 19

Keterangan Gambar : Tegas jelas Terpercaya Senusantara




Blitar,suaralpkpk.com. Kemarin terungkap saat jumpa pers yang diadakan LP-KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan) Blitar Raya di sekretariat LP-KPK pada hari kamis 19 November 2020.

Baca Lainnya :

Dugaan ini berangkat dari aduan masyarakat penerima manfaat dari desa Tepas dan Bumirejo kecamatan ksamben beberapa waktu lalu yang mendapatkan isi paket jaring pengaman sosial provinsi Jawa timur tahap III yang diduga ada 1 produk kadaluarsa dan penggelembungan atau markup harga. 

Dalam jumpa pers yang dihadiri dewan eksekutif dan perwakilan anggota lp-kpk se kabupaten Blitar beserta beberapa wartawan tersebut, dijelaskan bahwa setelah mendapatkan aduan maka LP-KPK Blitar menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan investigasi dilapangan. 

Pelaksanaan program jaring pengamanan sosial di Kabupaten Blitar selama covid-19 dalam pengadaan sembako senilai rp. 200.000/keluarga penerima manfaat (KPM) adalah penunjukan langsung oleh Bupati Blitar yang leading sektor adalah Dinas sosial Kabupaten Blitar dan direkomendasikan kepada Dinas perdagangan, dinas koprasi dan dinas pertanian. 

Sembako yang diterima masing masing KPM meliputi: 10 kg beras, 1 kg telur ayam, 1 botol minyak goreng 1 liter, 1 bungkus sambel pecel 400 gram, 1 kotak kue dan 1 bungkus teh celup. 

Berikut suasana jumpa pers terkait dugaan Mark-up dana JPS anggaran 450 juta oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang disampaikan oleh Makno, SH selaku ketua tim investigasi LP-KPK. 

https://youtu.be/FT8W1vM9a50

Kesimpulan hasil investigasi yang diperoleh oleh tim LP-KPK Blitar diantaranya adalah:

1. Terdapat penggantian label merk maupun label tanggal kadaluarsa terhadap 250 hingga 300 toples kue kering yang diproduksi oleh salah satu UKM di Kabupaten Blitar. 

2. Ada dugaan mark up dana JPS  sekitar 450 juta dari selisih harga pasar dengan harga yang ditetapkan dinas sosial setelah dipotong pajak. Dengan perhitungan  diberikan kepada 20.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 228 Desa dan Kelurahaan yang ada di Kabupaten Blitar. (udin)

Editor:Suryo/Dwi S




Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar