Aksi Damai Dari Media Se- Jatim Ke Polda Jatim Sebagai Solidaritas Insan Pers Di Sampang
www suara lpkpk com, cerdas faktual terpercaya

By SuaraLPKPK.com 20 Jun 2022, 21:59:58 WIB Suara Jatim
Aksi Damai Dari Media Se- Jatim Ke Polda  Jatim Sebagai Solidaritas Insan Pers Di Sampang

Keterangan Gambar : Foto Aksi Damai Media Se- Jatim Ke polda Jawa Timur


Sampang,Jatim, -Suara lpkpk com, -Aksi dari media se- Jatim ke Polda adalah bentuk solidaritas insan pers di Sampang yang saat ini juga berunjuk rasa serta konvoi ke Kapolres Sampang. Senin (20/6/2022)


Kami datang ke Kapolda Jatim memperjuangkan Hak Asasi kita sebagai jurnalis yang ingin mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari Kapolres Sampang dengan perkataannya bahwa insan pers harus sudah berstatus terverifikasi media/terfaktual. Jalan Jendral Ahmad Yani no. 116 Kota Surabaya, Jawa Timur.

Baca Lainnya :


Namun pada faktanya tidak mau menemui seluruh pers perwakilan, tetapi maunya cuma perwakilan dari beberapa media. Kami insan pers sepakat tidak mau karena kita insan pers. Ini berarti menyakiti insan pers seluruh Indonesia. Intinya kita tidak ditemui oleh pihak Polda Jatim.


Kami insan pers gelar aksi di jalan depan Polda dengan duduk bersama di badan setengah jalan raya, berpanas- panas menunggu Polda Jatim untuk klarifikasi. Tahlil yg kita lakukan kita tunjukan bahwasannya pers sudah mati di Indonesia, ujar Humas Aksi Koko Setiawan


Bayu selaku Korlap menambahkan aksi solidaritas/aksi seluruh pers yang di Surabaya dan dari media di berbagai kabupaten yang hadir (se- Jatim) menuntut Copot Kapolres Sampang AKBP Arman sekarang juga tegasnya.


Aksi kami lakukan sesuai  perkataan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Menyatakan dengan tegas bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, Institusi Polri, TNI selama positif bekerja sama sesuai tukposinya.


Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi/terfaktual, selama media tersebut telah Berbadan Hukum PT Khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional sesuai UU Pers no. 40 tahun 1999.


Pernyataan Ketua Dewan Pers disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan media cetak, elektronik maupun siber di hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis(6/2/2020).


Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH. Menyatakan bahwa Kerjasama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan media yg sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers.


Di Undang-Undang Pers jelas sekali dinyatakan di pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers. Salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada tahun 2008 lahir Peraturan Dewan Pers no. 4/Peraturan DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Dewan Pers no. 3/Peraturan DP/X/2019,  11 tahun berikutnya.


Jadi dasar hukumnya jelas insan Pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa reegulasi, seff regulation.


UU Pers adalah satu UU yang tidak ada produk turunannya dari pemerintah.


Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari insan pres  sendiri. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak yang penting media tersebut Berbadan Hukum.


Dari ketentuan  tersebutlah kami insan pers berseteguh tetep menyuarakan ketidak benaran yang telah dilakukan oleh Kapolres Sampang AKBP Arman.


(Dyah)

Publizer: Suryo




Komentar Melalui Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tampilkan semua Komentar

Tulis Komentar

Sekilas Info


Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP
[Menyalin] kode AMP